Rebutlah suara pimpinan daerah dengan visi dan misi. Bukan dengan menarik dukungan dari luar Partai Golkar.

Dari pemberitaan yang saya cermati, memang pembentukan majelis etik itu bernuansa politis sekali

Politisi Golkar Sirajuddin Abdul Wahab mengungkapkan, pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto tentang pelaksanaan Munas Golkar yang akan dilaksanakan pada Desember tidak memiliki dasar yang kuat.

Pengucapan Sumpah dengan Al-Quran yang disampaikan oleh Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat (Jabar) yang disaksikan oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar dinilai sebagai tindakan yang tidak etis secara syariat.

Jika dalam Munas Golkar pada Desember mendatang ada pihak-pihak yang ingin meredam persaingan dengan memaksakan aklamasi, maka akan berbahaya bagi eksistensi Partai Golkar.

Pemilihan ketua umum (Ketum) Partai Golkar dengan sistem aklamasi dinilai akan menghancurkan partai berlambang pohon beringin itu.

Dukungan DPD I tingkat Provinsi tanpa disertai DPD II tingkat Kabupaten/Kota Partai Golkar kepada Airlangga Hartarto hanya akan dianggap sebagai klaim semata.

Organisasi PP solid mendukung salah satu kadernya yang saat ini menjabat Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menjadi Ketua Umum Partai Golkar 2019-2024.

Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI-Polri (FKPPI) mendukung penuh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menjadi Ketua Umum Partai Golkar 2019-2024.

Organisasi pendiri Partai Golkar, Sentral Organisasi Swadiri Indonesia (SOKSI), dengan solid dan tegas menyatakan dukungan sekaligus dorongan kepada Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) untuk maju menjadi Ketua Umum Partai Golkar.